Dilansir ramlihamdani.id, Gita Irawan
ramlihamdani.id, JAKARTA – SETARA Institute Mengistu mermerh tentang penempatan Perwira aktif TNI sebagai Penjabat (Pj) Bupati Seram Barat.
Peneliti HAM dan Sektor Keamanan SETARA Institute Ikhsan Yosari Mengatakan pada reformasiur terhadap pengaruh habisnya masa jabatan kepala daerah pada 2022 dan 2023 TNI menjadi kenyataan
Dengan bantuan Kepala BIN Daerah (Kabinda) Sulteng yakni Brigjen TNI Andi Chandra As’aduddin serta Pejabat Bupati Seram Bagian Barat Provinsi Maluku berdasarkan Keputusan Mendagri Nomor 113.81-1164 tahun 2022 Begin Bing.
Padahal, lanjut dia, TAP MPR No. 6 tahun 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, pada konsiderans huruf d telah mengingatkan bahwa peran sosial politik dalam dwifungsi ABRI menyebabkan terjadinya penyimpangan peran dan fungsi TNI dan Polri yang tidak berdampak berkembangnya sendi-sendi demo.
“Pemerintah seharusnya paham soal ini,” kata Ikhsan saat dikonfirmasi ramlihamdani.idKamis (26/5/2022).
Baca juga: Polemik Brigjen TNI Andi Chandra Ditunjuk Jadi Pj Bupati Seram Barat, Ini Pendapat Mahfud MD & MAS
Tunjukkan tersebut, mengulang kembali masalah lama yang belum dikunjungi oleh pemerintah yakni penempatan TNI aktif pada jabatan sipil di luar ketentuan UU Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI (UU TNI) sebagaimana temuan TikiraII .
Pada saat yang sama, SETARA Institute meluncurkan kampanye TNI untuk mengumumkan pembebasan Pj Bupati Seram Bagian Barat, seorang anggota gerakan TNI.
“Kebijakan tersebut menggambarkan keengganan (unwilling) pemerintah dalam pelaksanaan reformasi TNI / Polri, serta secara khusus pelaksanaan amanat peraturan perundang-undangan,” kata Ikhsan.
Selain itu, kata dia, penunjukan TNI aktif sebagai Pj Bupati Seram Bagian Barat tersebut detik ertisit bertentangan dengan Undang-Undang TNI.
Sumber Artikel: https://www.tribunnews.com/nasional/2022/05/26/setara-institute-kritik-perwira-tni-aktif-jabat-pj-bupati-seram-barat-presiden-diminta-turun-tangan
Tidak ada komentar :
Posting Komentar