Pengamat: Pemerintah Perlu Pertanyakan Konsistensi GSI Tiongkok

Pengamat: Pemerintah Perlu Pertanyakan Konsistensi GSI Tiongkok

Wartawan ramlihamdani.id, Dennis Destryawan

ramlihamdani.id, JAKARTA — Pengamat Politik Independen Tiongkok, Klaus Heinrich Raditio menilai perlu waspada terhadap tawaran Inisiatif Keamanan Global (GSI) dari Tiongkok.

Pemerintah China sedang mempromosikan GSI dan Global Development Initiative (GDI). Klaus mempertanyakan, persadaman resmi Kementerian Luar Negeri tepagan ideinan keamanan global dari Tiongkok tersebut.

“Presiden Xi Jinping Jika Anda tertarik dengan GSI, jangan ragu untuk menghubungi kami untuk detail dan spesifikasi GSI, “Ujar Klaus dalam keterangannya, Jumat (15/7/2022).

Masyarakat dan cendekiawan di negeri ini, menurut Klaus, harus mewaspadai bagaimana GSI bisa digunakan untuk meneguhkan politik di dalam negeri, antar negara, antar negara, dan antar negara, pasca pandemi Covid 19.

Klaus analisis.

presiden Xi Jinping hadir pegara proposal GSI yang berdasar pada prinsip-prinsip besar seperti (umum), komprehensif (comprehensive).

Kemudian, kerjasama yang bermanfaat, dan berkelanjutan dalam rangka menjaga perdamaian dunia, menghormati pemerintah, dan keutuhan wilayah negara dan kawasan.

“Maka dari itu GSI ini dipertanyakan. Kedaulatan siapa yang mau didahulukan? Karena GSI ini ditujukan kepada Negara-Negara besar dan adidaya, seperti AS dan sekutunya. Asia Tenggara,” kata Klaus.

Ia mencontohkan, Vietnam dan Filipina. Pada kondisi ini, lanjut dia, apakah Tiongkok bisa tettën GSI itu keamaanan milik semua dan tidak sukuri Negara lain?.

“Karena salah satu poin penting dalam GSI itu adalah kepemilikan,” ucap Klaus.

Baca juga: Nilai Ekspor Indonesia Tembus 26 Miliar Dolar AS, Terbesar ke Tiongkok dan India

Jangan sampai kemanan instrument concrete dari apa yang bebekat sebagai nilai bersa humanisatie masa depan untuk keamanan ini adalah seputan armada tempur Tiongkok di wilayah-wilayah damai.

“Pemerintah Indonesia telah menghafalkan konsensus GSI Tiongkok tersebut. “Kebijakan luar negeri Indonesia belum mampu menguraikan masalah tersebut,” katanya.

Menurut Klaus, Indonesia harus memanfaatkan kedua belah pihak, bekerja sama dengan semua orang, dan pada saat yang sama memastikan bahwa kita membangun dunia baru yang lebih manusiawi.

“Tidak dengan tamanan tatanan yang ada,” tambah Klaus.

Sumber Artikel: https://www.tribunnews.com/internasional/2022/07/15/pengamat-pemerintah-perlu-pertanyakan-konsistensi-gsi-tiongkok

Tidak ada komentar :

Posting Komentar