ramlihamdani.id – Kementerian Perhubungan cq Direktur Jenderal Perhubungan Laut tengah melakukan harmonisasi survei dan sertifikat kapal berbendera Indonesia. Harmonisasi bertujuan untuk menciptakan keseragaman prosedur pemeriksaan yang akan dilaksanakan oleh para Pejabat Pemeriksa Keselamatan Kapal untuk masing-masing jenis pengawasan.
Direktur Perkapalan dan Kepelautan, Ahmad Wahid dalam sambutannya saat membuka acara Konsinyering Penyusunan Aturan Harmonisasi Survei dan Sertifikasi Kapal Berbendera Indonesia mengatakan bahwa harmonisasi ini merupakan masukkan dari mitra-mitra kerja metaladahdala nehdala sera laa stakea stakea stakea stakea stakea stakea stakea stake
“Itu hanya menjadi perhatian kami saat itu. perkaitan, serta poin -poin lainnya dalam pelaksanaan pemeriksaan, “ujarnya, di Surabaya.
Dengan adanya peraturan tentang harmonisasi pengawasan dan sertifikat kapal Ini karena Anda dapat menggunakan layanan teknis dan teknis yang memberikan bantuan teknis untuk memberikan bantuan teknis dalam rangka memberikan pelatihan tambahan, layanan khusus, atau layanan khusus kepada perusahaan kartu kredit Anda. masih banyak lagi.
“Dengan sistem harmonisasi dan sertifikasi survei ini, Anda akan dapat memberikan survei dan sertifikasi untuk jangka waktu dan waktu ketika Anda akan dapat menyelesaikan misi Anda. Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan pemilik kapal,”ujarnya.
Oleh karena itu Ahmad Wahid berharap konsinyering yang mempertemukan pihak-pihak yang berkepentingan ini dapat menghimpun masukan-masukan dari UPT terkait hal-hal apa saja yang dapat dilakukan untuk meningkatkan pelayanan dan Sertifikasi Kapal yang terangkum secara harmonis dan tentun. Sehingga nantinya dapat menjadi panduan kerja di Ditjen Hubla.
“Bahkan jika Anda memiliki kemampuan untuk mengakses sistem rumah Anda. Konser KSU Makassar memiliki fasilitas pengawasan terbatas, jadi UPT lain yang terkait dapat melihat hasil survei terakhir dan dapat dijadikan acuan dalam melaksanakan pengawasan.
Sebagai informasi, survei dan sertifikat kapal Saya punya banyak barang bawaan yang bisa Anda gunakan untuk mendapatkan keselamatan pelayaran. Sebagai anggota IMO, Indonesia memiliki SOLAS Protocol 88 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 57 tahun 2017 dan ILLC Protokol 88 berdasarkan Peraturan Presiden nomor 84 tahun 2017.
“Dimana salah satu pengaturan yang signifikan dari protokol 88 ini adalah harmonisasi survei dan sertifikasi dari berbagai sertifikat beberapa konvensi internasional, baik SOLAS Load Line, Marpol dan Ballast Water Management,” ujarnya.
Untungnya, untuk memastikan bahwa informasi surveilans interval diperoleh melalui kantor statistik resmi, IMO akan memberikan a.1140 (31) yang akan diumumkan pada 4 Desember 2019 dengan informasi berikut tentang sistem survei dan sertifikasi (pedoman survei di bawah sistem survei dan sertifikasi yang diselaraskan-HSSC).
“Panduan dari IMO inilah yang akan kita adopsi ke dalam peraturan peraturan kita sehingga dapat dijadikan landasan huk dan menjamin penerapan yang seragam di lapangan,” tutupnya.
Sumber Artikel: https://www.tribunnews.com/kilas-kementerian/2022/06/11/kemenhub-akan-siapkan-aturan-harmonisasi-survei-dan-sertifikasi-kapal-berbendera-indonesia
Tidak ada komentar :
Posting Komentar