Laporan Wartawan ramlihamdani.id, Reynas Abdila
ramlihamdani.id, JAKARTA – direktur Pusat Studi Ekonomi dan Hukum (CELIOS) Bima Yudhistira Memori geopolitik Rusia dan mastich masih akan berlangsung lama sehingga produksi minyak nabati selain CPO diperkirakan masih akan terbatas.
“Kondisi ini dianggap sebagai satu-satunya solusi dari masalah yang telah teridentifikasi. BUMN untuk mendukung penyebab migra curah untuk rumah tangga kurang mampu,” ujar Bima saat dikonfirmasi, Selasa (28/6/2022).
Menurutnya, proteksi harga perlu dilakukan karena pengawasan distribusi memang lebih sulit dilakukan untuk minyak goreng curah karena rantai perdagangannya lebih panjang, yaitu lima rantai perdagangan hingga ke konsumen akhir.
Baca juga: Distribusi Minyak Goreng Curah Pakai PeduliLindungi Diminta Dikaji Ulang
Dari setiap titik distribusi, melalui, sekitar 95 persen minyak goreng (migor) dikendalikan swasta dan hanya 5 persen BUMN atau Pemerintah.
Dalam setiap kasus, distributor telah dapat memperoleh informasi yang diperlukan. BUMN.
“Untuk memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, Pemerintah karena dibutuhkan pedagang, pelaku UMKM dan rumah tangga miskin. BUMN Anda bisa meninggalkannya sendiri. PTPN untuk produk dan blog untuk distribusi. Ini bisa efektif melindungi harga migor curah, “jelasnya.
Dia mengatakan setidaknya ada dua BUMN yang dapat ditugaskan Pemerintah untuk mengendalikan harga minyak goreng di dalam negeri.
Pertama, Grup PTPN yang memiliki lahan dan pabrik pengolahan kelapa sawit dan kedua Perum Bulog.
“Jika Anda memiliki PTPN, Anda dapat menggunakan produk ini untuk membuat produk Anda sendiri. PTPN siap membantu Anda. Jadi beberapa HGU milik swasta yang belum dikerjakan atman sudah habis masa konsesinya, bisa dialihkan kepada PTPN,” terangnya.
Kemudian, PTPN dapat diinvestasikan untuk mendukung kebutuhan pusat yang kecil dan terorganisir dengan baik dan didanai dengan baik untuk dapat mengirim sejumlah kecil uang untuk beberapa hari ke depan.
Jika ini bisa dilakukan, terangnya, kemungkinan porsi dari BUMN dan petani untuk mengolah sendiri TBS-nya menjadi minyak gorengkhususnya minyak goreng kemasan, dapat didistribusikan di wilayah penghasil sawit terutama di Pulau jawa.
“Kalau mau mendistribusikan, Buco cocok. Bulog cover dari PTPN dan perusahaan swasta, selama perusahaan itu memiliki minyak goreng kualitas curah, tidak harus yang dari DMO. Minyak goreng curah dan kemasan sederhana bisa ditampung oleh Bulog,”paparnya.
Di sisi lain, untuk mendukung kualitas premium, pemerintah sudah memutuskan untuk menyerahkan mekanisme pasar karena HET hanya berlaku untuk minyak goreng kualitas yang saat ini dipilih dengan minyak goreng mendukung.
Sementara itu, untuk Bulog mungkin perlu anggaran lebih untuk meningkatkan Gudang infrastruktur Gudr karena selama ini Bulog hanya fokus pada tiga komoditas, yaitu jagung, beras, dan kedelai.
“Jadi kalau diminta masuk ke intervensi minyak goreng curah, maka perlu anggaran yang lebih besar,” tutupnya.
Sumber Artikel: https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/06/29/95-persen-distribusi-minyak-goreng-dikuasai-swasta-penyebab-harga-tak-terkendali
Tidak ada komentar :
Posting Komentar